BENGKALIS, MANDAU - Berbagai upaya terus dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah sebagai upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Payung hukum untuk menarik pajak dan retribusi juga telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Peraturan Daerah (Perda).


Jenis Pajak yang diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 ini terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logan dan batuan, pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

Diakui Plt. Kepala Bapenda H. Imam Hakim, SP, M.Si, Jumat (25/5/2018) dikatakannya bahwa potensi peningkatan PAD dari sektor pajak Hotel, Rumah Makan dan Restoran juga akan kita garap secara bertahap walaupun sudah pernah coba dilaksanakan.

Selama ini diakui Imam, pajak Hotel, Rumah Makan dan Restoran sudah pernah dijalankan namun belum tergarap maksimal. 

'Karena ada perbedaan pemahaman, dimana pemilik Hotel, Rumah Makan dan Restoran menganggap pajak dibebankan kepada mereka. Padahal, pajak tersebut dibebankan ke Pelanggan. Kemudian, kita tidak akan memberatkan pengusaha, karena nantinya pajak dikutip yang dianggap usaha layak bayar pajak. Seperti usahanya sudah permanen juga manajemennya tidak tradisional, ujar Imam Hakim.

Imam mengaku, tahap awal Bapenda akan lakukan pendataan kembali secara persuasif sehingga masyarakat dan pengusaha tidak kaget lagi bila nantinya diterapkan secara tegas mengenai pajak hotel ke mereka. Hanya saja, nantinya bila ada petugas UPTB Bapenda Bengkalis yang datang, pengusaha Hotel, Rumah Makan maupun Restoran diharapkan memberikan data yang sebenarnya.

"Pajak yang nantinya kita berlakukan, dalam upaya peningkatan pajak daerah. Apalagi Kabupaten bengkalis sudah lama berdiri dan sudah sewajarnya pengusaha bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan Daerah," harap Imam lagi.

Imam Hakim juga merencanakan dan menjadwalkan akan mengundang dan mengumpulkan kembali seluruh pengusaha Hotel, Rumah Makan serta Restoran yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hal itu dilakukan sebagai langkah awal dan perapian, termasuk akan membuat spanduk mini (banner) berbentuk himbauan yang akan ditempatkan di Hotel, Rumah Makan dan Restoran yang dianggap layak untuk membayar pajak.

Kedepannya, seluruh Pengusaha di Bengkalis diharapkan oleh Bapenda bisa bekerjasama, serta memberikan data selengkapnya secara jujur agar PAD dari pajak bisa signifikan. Dimana pajak Hotel, Rumah Makan dan Restoran nantinya dikenakan 10 persen dari penjualan.

“Tim melaksanakan penagihan semua Pajak Daerah yang memiliki Potensi besar, hal ini dilakukan untuk menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis Khususnya di sektor Pajak Daerah”, terangnya lagi.

Hal ini dikarenakan bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah, peningkatan PAD adalah suatu keharusan, namun tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat serta yang harus diingat bahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dari realisasi tersebut kita terus berupaya meningkatkan berbagai kualitas pelayanan karena peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah lebih efektif untuk terus ditingkatkan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Bengkalis, ungkap H. Imam Hakim yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Bapenda Kabupaten Bengkalis

Sebagaimana diketahui, pungutan Pajak Hotel meliputi Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, Rumah Penginapan dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis. 

Di dalam Perda diterangkan bahwa setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan didalamnya dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel

Pajak Restoran terdiri dari Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Depot, Bar, Pujasera/Food Court, Toko Roti/Bakery, jasa Boga/Katering dan kegiatan usaha yang sejenis. Setiap pelayanan yang disediakan ditempat tersebut diatas dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

Dan untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap Penerimaan APBD Kabupaten Bengkalis yang dapat dipergunakan seluas luasnya untuk pembangunan masyarakat. Saat ini, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I (pertama) tahun anggaran 2018 terealisasi mencapai Rp. 48.232.948.557,63 atau 9,42% dari target sebesar Rp. 512.161.647.737.

Partisipasi Warga Rendah Bayar Pajak

Rendahnya partisipasi masyarakat membayar pajak hotel, rumah makan dan restoran menjadi sorotan dari Komisi III DPRD Bengkalis. Para legislator ini menyebut ada beberapa faktor banyaknya hotel, rumah makan dan restoran yang tidak memiliki struk atau bill resmi dari Pemerintah Daerah, salah satunya kurangnya itikad baik dari pengusaha.

“Bapenda harus lebih proaktif mendata hotel, rumah makan, cafe atau resto yang tidak memiliki struk atau bill resmi dari Pemerintah Daerah. Hal ini agar tidak ada lagi "kecurangan" dari pengusaha untuk menghindari pajak," kata Indrawan, Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Rabu, (30/5/2018)

Indrawan mengapresiasi sidak yang dilakukan Bapenda. Menurut politisi Gerindra ini langkah yang dilakukan Bapenda selain membongkar "kenakalan" pengusaha juga memberikan pembinaan. Indrawan menyarankan Bapenda jangan sungkan memberikan tindakan atau sanksi kepada pengusaha yang membandel.

Dijelaskan Indrawan, DPRD Bengkalis terus mendorong Bapenda agar serius dan konsisten dalam menjalankan tupoksi nya. Dalam mencapai peningkatan pendapatan daerah, Bapenda jangan separuh hati, harus komitmen.

Bentuk dukungan nyata pun seperti yang dilakukan oleh sejumlah anggota komisi III DPRD Bengkalis pada Maret lalu. Komisi III DPRD Bengkalis melakukan kunjungan kerja ke DPRD kota Bukittinggi. Dalam kunjungan kerja tersebut, Indrawan menjelaskan bahwa kunjungan anggota komisi III dan beberapa SKPD bertujuan untuk mempelajari strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Bukittinggi. Selain itu, sejauh mana peran DPRD dalam menyusun peraturan terkait pendapatan daerah itu sendiri.

“Kami ingin mendapatkan informasi bagaimana pemko dan DPRD Bukittinggi meningkatkan PAD. Sektor mana yang menjadi paling tinggi menghasilkan pendapatan. Hasil kunker kali ini diharapkan menjadi masukan bagi kami di Bengkalis untuk diterapkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Setali tiga uang terhadap kunjungan kerja, Komisi III DPRD Bengkalis mendapati adanya temuan tentang belum maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Hotel, Restoran dan Rumah Makan dilakukan para pengusaha di Kabupaten Bengkalis. Kendalanya adalah para pemilik jasa usaha tersebut tidak mencantumkan pajak konsumen.

"Saya menduga ada kebocoran, kita akan cari dimana letaknya. Jangan sampai ada kebocoran disektor pajak ini. Bagaimanapun pajak disektor ini cukup membantu PAD Kabupaten Bengkalis ," kata Indrawan menjelaskan.

Menurut Indra, sejak awal tahun 2017 tingkat kunjungan dan pengguna jasa Hotel, Restoran dan rumah makan mengalami peningkatkan. Namun, sudah lebih dari Semester satu masih jauh dari harapan.

"PAD dari sektor ini ditarget hampir Rp. 13 Miliar, " terang politisi Gerindra ini lagi.

Dari temuan anggota Komisi III, adanya struk pembayaran Hotel tidak melakukan pajak konsumen. Bahkan, rumah makan besar di Bengkalis juga tidak memberlakukan dan memilih memakai manual.

"Sepertinya perlu ada bantuan teknologi untuk pengawasan," ujarnya.

Dalam waktu dekat, tambah Indra, dirinya akan memanggil para pelaku usaha dan Badan Pendapatan Daerah untuk mencari formula. Karena, naungan hukumnya melalui perda pajak daerah sudah diatur.

"Ga baik bagi perkembangan ekonomi Bengkalis jika sektor PAD dari pajak Hotel dan Restoran bocor terus," pungkasnya.

Tahun 2017, target Pajak Hotel sebesar Rp.3.875.000.000., dan baru terealisasi Rp. 1.841.381.128,80 (47,52%), Pajak Restoran dari Target Rp. 9.000.000.000., baru terealisasi Rp. 5.529.765.906,70 (61,44%). Sedangkan secara keseluruhan realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 54.261.195.864,24 dari Target Rp. 77.000.000.000 atau sebesar 70,47%.

Ditempat terpisah, Anggota Komisi III DPRD Bengkalis lainnya, Andriyan Pramaputra mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam upaya memaksimalkan perolehan pajak hotel dan restauran.

“Saya kira partisipasi masyarakat ikut mengawasi ini sangat penting. Karena itu, masyarakat perlu mendapat reward karena sudah peduli dengan pungutan pajak,” kata Adriyan, Kamis (31/5/2018) saat ditemui diruangannya.

Masih menurut Adriyan, hal ini dilakukan seiring banyaknya penunggak pajak. Sehingga dengan sistem ini masyarakat bisa mengawasi secara langsung, terutama untuk memastikan apakah proses pembayaran berjalan dengan baik atau tidak. Dengan partisipasi, masyarakat dapat melihat secara langsung dengan cara melakukan pengecekan.

Masyarakat yang menginap di hotel dan makan di restoran atau rumah makan akan mendapat nomor bill atau barcode saat membayar tagihannya. Masyarakat yang melaporkan kecurangan ini akan mendapatkan reward atau penghargaan dari Pemerintah Daerah,” jelas Adriyan.

Sebaliknya, wajib pajak akan dikenai punishment berupa denda sampai 10 persen jika tidak membayarkan pajaknya ke Bapenda Kabupaten Bengkalis sampai 7 hari kerja.

Masyarakat Pinta Pertimbangan Besaran Pajak Dikaji Ulang

Salah satu pemilik usaha yang berada di Bengkalis, Alaminuddin mengutarakan keluhannya terkait besara Perda Pajak restoran dan Rumah Makan. Dimana penerapan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor Perda Nomor 11 Tahun 2011 dinilai memberatkan pelaku usaha.

Alaminuddin menerangkan, “pajak pengunjung kedai kopi yang sekarang ini sangat memberatkan”, pungkasnya. 

Pungutan pajak tersebut, hampir setiap bulannya dilakukan pihak pegawai Bapenda dengan alasan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan pajak dalam bentuk self assement yang diwajibkan pada wajib pajak.

Saat itu, Amin berpendapat, jika masalah pajak tersebut, hendaknya dibicarakan kembali. Bahkan untuk kemajuan masyarakat di Bengkalis, ada baiknya pengenaan pajak itu dihapuskan. Sehingga pengusaha kedai kopi, restoran dan rumah makan bisa berkembang dengan baik,”harapnya saat berbincang di tempat usahanya, Senin (29/5/2018)

Mengutip dari media online lokal, Ketua Badan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Indonesia Hotel dan Restoran Association) Cabang Bengkalis Jeffery Tumangkeng pun mengatakan, terkait pungutan pajak pengunjung tersebut, ia mengaku banyak dikeluhkan oleh para pengusaha, khususnya kedai kopi, restoran dan rumah makan.

Jeffrey mengatakan berdasarkan pengalamannya, ada kalangan tertentu yang tidak mau membayar pajak. Ada juga yang mengatakan kalau ini hanya warung biasa, mengapa dipajaki juga. Tapi tidak semua. Ada juga tanpa dibilang pun mereka mau bayar, biasanya orang kantoran.

Ia menjelaskan, masalah tersebut, sebenarnya sudah pernah disampaikan ke Pemkab Bengkalis melalui Bapenda, agar sekiranya Perda yang mengatur hal tersebut ditinjau ulang. Karena dinilai membebani sebagian besar pengusaha perhotelan, rumah makan dan kedai kopi. Semoga dapat dicarikan formulasinya terhadap permasalahan ini”, pungkas Jeffrey (kominfo/zul)
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.