BERITA RIAU, BENGKALIS - Beberapa waktu lalu, karena menerobos antriean di pelabuhan penyeberangan Roll On-Roll Off (Ro-Ro) Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, mobil dinas (Mobdin) BM 4 D menjadi trending topik alias perbincangan hangat di media sosial. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Namun demikian, bila mengacu kepada Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis No. 551/ Dishubkominfo/2016/50 yang ditujukan kepada Kepala/Pimpinan Operator Penyeberangan, sebenarnya Mobdin BM 4 D termasuk yang memperoleh prioritas boleh tidak ikut antre. 

Baik itu di pelabuhan Ro-Ro Air Putih maupun Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu. Selain ambulance, kata Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, sesuai surat Kepala Dishubkominfo tertanggal 25 Januari 2016 yang langsung ditandatangani Kepala Dishubkominfo H Jaafar Arief  itu, ada 16 Mobdin yang memperoleh prioritas  di kedua pelabuhan tersebut.

“Ke-16 Mobdin tersebut adalah Mobdin Bupati Bengkalis (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB BM 1 D), Wakil Bupati Bengkalis (BM 5 D), Dandim 0303/Bengkalis (TNKB Militer), Kapolres (TNKB Polri), Kepala Kejaksaan Negeri (BM 3 D),” jelas Johan, Sabtu (12/3).

Kemudian, imbuhnya, Ketua Pengadilan Negeri (BM 4 D), Ketua Pengadilan Agama (BM 4 DP), Sekretaris Daerah (BM 6 D), Ketua DPRD (BM 2 D) dan tiga Mobdin Wakil Ketua DPRD dengan nomor kendaraan masing BM 1540 D, 1204 D, dan BM 1203 D.

Selanjutnya, kata Johan, Mobdin Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah (BM 14 D), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (BM 15 D), Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (BM 16 D) dan Kepala Dishubkominfo (BM 1062 D). Sedangkan untuk Mobdin lainnya harus tetap ikut antre.

Sementara ketika ditanya bagaimana kalau ada di antara pejabat-pejabat tersebut misalnya menggunakan kendaraan pribadi/Mobdin atau TNKB lain maupun Tanda Nomor Kendaraan Khusus waktu ingin menyeberang?

“Kalau mengacu kepada surat Kepala Dishubkominfo No 551/ Dishubkominfo/2016/50 itu, tentu tidak boleh. Karena prioritas tersebut diberikan kepada Mobdin dengan TNKB dimaksud,” papar Johan.(ben03)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.