BENGKALIS, DURI - Jika tidak ada aral melintang, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, selama sehari, Senin (28/3/2016) mendatang, akan melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri, Kamis (24/3/2016) malam, menjelaskan, sesuai informasi yang diterimanya dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Bengkalis, ada 4 agenda yang bakal diikuti orang nomor satu di kabupaten berjuluk "Negeri Junjungan" ini.

Agenda pertama yang akan dihadiri Amril adalah pelantikan Taruna-Taruni Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pelayaran dan SMKN 2 Penerbangan Bukit Batu angkatan X dan II. Acara yang dijadwalkan dimulai pukul 08.30 WIB ini dipusatkan di halaman SMKN 1 di Desa Dompas.

Usai itu, imbuh Johan, Amril akan mengambil sumpah dan melantik Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Dompas, Buruk Bakul, Sepahat, dan Parit I Api-Api.

"Pelantikan keempat Pj Kades tersebut dipadukan dengan peresmian Kantor Kades Batang Duku dan Pakning Asal. Kedua kegiatan ini dipusatkan halaman Kantor Kades Batang Duku dan dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB," terangnya.

Sedangkan kegiatan ketiga, kata Johan lagi, mengikuti penutupan panen raya padi sekaligus silaturahmi dengan masyarakat Desa Sepotong dan Langkat, Kecamatan Siak Kecil yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB.

"Penutupan panen raya padi sekaligus silaturahmi dengan masyarakat kedua warga desa ini bakal ditaja di halaman salah seorang warga (Mukmin), depan areal persawahan di jalan poros Desa Sepotong dan Langkat," papar Johan.

Sementara kegiatan keempat Amril, sambungnya, adalah meresmikan Kantor Kantor Kades Sungai Nibung, Tanjung Datuk, Liang Banir dan Koto Raja. Peresmian keempat Kantor Kades yang direncanakan dimulai pukul 16.00 WIB itu, akan dipusatkan halaman Kantor Desa Sungai Nibung.

"Sampai Kamis sore tadi, jadwal itu belum ada perubahan. Pada Senin mendatang, selama sehari, mulai dari pagi hingga petang, Bupati Bengkalis akan berada di Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil. Nanti kalau ada perubahan, akan kami informasikan lagi," pungkas Johan, kepada wartawan.(ben03)

BENGKALIS, MANDAU - Keberhasilan atau suksesnya pembangunan merupakan esensi pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat akan sangat ditentukan oleh peran serta seluruh lapisan masyarakat. Dan pemerintah sebagai pelayan publik hanya sebagai regulator, pengatur atau pengarah. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Demikian disampaikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin dikutip dari release Humas Setda Bengkalis, Rabu (30/3/16). 

“Seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci utama terlaksananya dan tercapai tidaknya tujuan pembangunan," jelas mantan Kepala Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini ketika melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Desa Petani dan Buluh Manis, Kecamatan Mandau.Oleh karena, menurut Amril, ”Bersama kita bisa dan kita harus bisa bersama”, serta keinginan yang sama dan ikhlas untuk memberikan yang terbaik. 

“Harus dilakukan secara bertahap, berproses, karena apapun keberhasilan yang diinginkan, tak mungkin dapat diwujudkan secepat atau semudah membalikkan telapak tangan,” katanya lagi. 

Kesempatan itu, Amril juga mengingatkan, masyarakat Kabupaten Bengkalis terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan sebagainya harus dijadikan sebagai warna yang menyatu dan indah seperti pelangi kebersamaan. 

“Bukan sebaliknya, dijadikan kerikil yang dapat menghambat keinginan dan cita-cita bersama untuk akselerasi pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan di daerah ini. Mari berikan sumbangsih secara ikhlas dan dengan penuh rasa tanggungjawab, agar desa dan Kabupaten Bengkalis ini ke depan kian cemerlang, gemilang dan terbilang," ajak Amril. 

Amril Mukminin juga menambahkan, keberhasilan pembangunan yang akan dicapai juga ditentukan oleh partisipasi stakeholder atau seluruh pemangku kepentingan terkait. Tidak terkecuali perusahan-perusahaan yang beroperasi di daerah ini. 

"Tidak terkecuali terhadap manejemen PT Chevron Pasifif Indonesia (CPI) yang selama ini juga telah banyak memberikan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Khususnya di Kecamatan Mandau dan Pinggir. Baik itu di bidang pendidikan, pertanian, kebudayaan, ekonomi maupun bidang lainnya," ujar Amril.(ben03)




BENGKALIS, DURI BARAT - Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Selasa (29/3/2016) siang, melihat dari dekat progres pembangunan Jalan Lingkar Duri Barat, bersama sejumlah anggota DPRD dan pejabat di lingkungan Pemkab Bengkalis.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Lokasi yang ditinjau Amril dan rombongan adalah sejumlah titik yang pembangunannya tidak dapat dilakukan karena terhambat adanya pipa minyak milik PT Chevron Pasific Indonesia (PT CPI) membentang di atasnya.

Seperti di Jalan Rangau dan di pinggir Hutan Talang. Kedua lokasi yang ditinjau Amril dan rombongan itu berada di Kelurahan Pematang Pudu, Mandau. Menurut informasi, total titik dengan persoalan serupa di Jalan Lingkar Duri Barat ini ada 6 titik.

Kepada wartawan, Amril optimis PT CPI bakal mengizinkan pipa tersebut untuk dibenamkan, sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa titik sebelumnya, seperti di jalan menuju Dumai yang terkena pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur.

"Bahkan di Kecamatan Pinggir untuk Jalan Lintas Duri Barat ini juga ada pipa yang sudah diizinkan dibenamkan oleh PT CPI. Kita akan tugaskan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk kembali melakukan koordinasikannya dengan PT CPI dan pemangku kepentingan terkait lainnya," ujarnya.

Ditambahkannya, jika tidak ada persoalan lagi di lapangan, seperti adanya pipa PT CPI yang membentang tersebuta atau permasalahan lainnya, pada tahu 2016 ini pembangunan Jalan Lingkar Duri Barat tersebut dapat dituntaskan dan fungsional. Apalagi saat ini masyarakat sudah sangat mengharapkan pembangunannya segera diselesaikan.

"Kita optimis, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dan intens, PT CPI akan mengizinkannya. Apalagi keberadaan jalan ini untuk kepentingan publik. Karenanya kita akan segera tugaskan sejumlah SKPD untuk melakukan hal itu bersama PT CPI maupun pihak terkait lainnya," jelas Amril.(ben03)

BENGKALIS, MANDAU - Bupati Bengkalis Amril Mukminin, kembali menegaskan, alokasi dana desa (ADD) yang diterima, benar-benar harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan pembangunan infrastruktur, sehingga berdampak pada percepatan perkembangan roda perekonomian masyarakat desa.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
‘’Dalam pemanfaatan ADD, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, harus dilakukan melalui padat karya. Tidak boleh melibatkan orang ketiga atau diproyekkan. Harus swakelola dan tidak boleh dikerjakan oleh perusahaan atau rekanan,’’ tegasnya.

Penegasan itu disampaikan Amril, ketika mengambil sumpah dan melantik empat Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) di Kecamatan Bukit Batu di halaman Kantor Kades Desa Batang Duku, Senin (28/3).

Keempat Pj Kades tersebut adalah Taufik Hidayat (sebagai Pj Kades Dompas, Pj Kades yang lama), M Yusuf (Buruk Bakul, Pj Kades yang baru), Muhammad Ali (Sepahat, lama) dan Ruslan (Parit I Api-Api, baru).

Tak kalah pentingnya, kata dia, tenaga kerja yang dipekerjakan harus warga tempatan. Bahkan kalau memungkinkan dan memang tersedia di desa yang bersangkutan, seluruh bahan bakunya mesti dibeli dari warga setempat.

‘’Sehingga roda perekonomian masyarakat di wilayah desa tersebut bisa berkembang cepat. Karena tujuan dari adanya dana desa yang dikucurkan pemerintah, untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan desa,’’ terangnya.

Kemudian, Amril juga mengingatkan, agar ADD tersebut dipergunakan secara transparan. Setiap pemanfaatannya harus tetap sasaran. Berdaya guna dan berhasil guna. Efektif dan efisien.

‘’Perencanaannya sejak awal mesti diketahui masyarakat. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kalau perlu, tempel di tempat-tempat umum setiap rencana penggunaan dana desa tersebut. Laksanakan dan awasi dengan sebaik-baiknya. Libatkan masyarakat,’’ pungkas Amril.(ben03)

BENGKALIS, BATANG DUKU - Dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Bukitbatu, Bupati Bengkalis Amril Mukminin melantik empat Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) dipusatkan di halaman Kantor Kades Batang Duku, Senin (28/3/16).

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Keempat Pj Kades yang dilantik Amril dengan masa tugas paling lama setahun ini, di antaranya melantik kembali Taufik Hidayat sebagai Pj Kades Dompas, M. Yusuf (Buruk Bakul), Muhammad Ali (Sepahat,) dan Ruslan (Parit I Api-Api). 

Kesempatan ini, Bupati Amril mengatakan, sesuai Undang-undang No 6/2014 tentang Desa, seorang Kades memiliki peran penting dalam melaksanakan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan desa. Karenanya, kepada keempat Pj Kades itu, dia minta agar segera bekerja. menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan mempercepat pelaksanaan kegiatan 2016. 

Amril menegaskan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan pembangunan infrastruktur, sehingga berdampak pada percepatan perkembangan roda perekonomian masyarakat desa dengan pola pelaksanaan padat karya atau swakelola. 

"Tidak boleh melibatkan orang ketiga atau diproyekkan. Harus swakelola dan tidak boleh dikerjakan oleh perusahaan atau rekanan," tegasnya. 

Kemudian ADD tersebut dipergunakan secara transparan, setiap pemanfaatannya harus tepat sasaran. Berdayaguna dan berhasilguna, efektif dan efisien. "Perencanaannya sejak awal mesti diketahui masyarakat. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kalau perlu, tempel di tempat-tempat umum setiap rencana penggunaan dana desa tersebut. Laksanakan dan awasi dengan sebaik-baiknya. Libatkan masyarakat," katanya lagi. 

Dalam kunjungan kerja tersebut, mantan Kades Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini juga sekaligus meresmikan pemakaian dua gedung baru Kantor Kades. Yaitu, gedung baru Kantor Kades Batang Duku dan Kantor Kades Pakning Asal.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyematkan tanda jabatan kepada Pj. Kades usai dilantik.(ben03)

BENGKALIS, BENGKALIS KOTA - Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen atau customer. Keberadaan SPM dapat dijadikan acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Plt Asisten III Setda Bengkalis Hermanto saat membuka
kegiatan pemantapan dan pemantauan SPM di lingkungan Pemkab Bengkalis
di lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Senin (28/3).
Demikian sambutan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, dibacakan Plt Asisten III Setda Bengkalis Hermanto saat membuka kegiatan pemantapan dan pemantauan SPM di lingkungan Pemkab Bengkalis di lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Senin (28/3). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Republik Indonesia, Dr Paudah

Dikatakan Hermanto, pelayanan yang bermutu atau berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus. Setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai eksekutor, agar selalu mengingatkan seluruh staf untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman serta dapat menjamin pelayanan dasar yang diterima masyarakat memenuhi kriteria.

Bupati berharap dengan diselenggarakannya pemantapan dan pemantauan SPM ini, dapat terinventarisir dan terlaksananya database profil jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, target pencapaian sesuai dengan yang telah ditetapkan secara nasional. Melalui kegiatan ini, seluruh ASN dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana mempercepat penerapan SPM di daerah ini, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat, kian hari semakin dapat terus ditingkatkan.

”Apalagi penerapan spm ini merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh pemerintah daerah dan oleh kita semua,” ujarnya.

Untuk perbaikan kualitas layanan publik, setiap SKPD diminta untuk terus belajar dengan daerah lain, khususnya daerah di Provinsi Riau ini yang telah mendapat penghargaan secara nasional dalam hal pemberian pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Tidak perlu malu dan kita memang harus belajar pada daerah yang demikian.

Sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan masyarakat, seorang ASN di setiap SKPD, harus melaksanakan prinsip, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, dan dalam situasi apapun, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan prinsip “7 s", yaitu, senyum, sapa, salam, sopan, santun, selesai dan sempurna, serta layani masyarakat dengan hati, sepenuh hati, dan dengan hati-hati, serta tidak sesuka hati.(ben03)

BENGKALIS, BENGKALIS KOTA - Dalam rangka Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan  (MDPT) UED-SP, yang di padukan dengan acara  Deklarasi Desa Stop Buang Air Besar Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis H Muhammad, menghimbau seluruh masyarakat diwilayah berjuluk Negeri Junjungan agar selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat, salah satunya menggalakkan budaya tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Hal tersebut diungkapkan Muhammad saat membuka Deklarasi Desa Stop BABS di desa Air Putih, Rabu sore (23/03/2016). Menurutnya, apabila masih ada warga yang BABS, maka kita semua punya tanggung jawab untuk saling mengingatkan satu sama lain, termasuk jika hal itu dilakukan anak-anak.

Oleh karena itu, agar deklarasi stop BABS tidak hanya terkesan sebagai acara seremonial belaka, orang nomor dua di Bengkalis ini juga menghimbau kepada aparatur Pemerintahan Desa, bidan maupun tenaga kesehatan untuk secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Jangan pernah bosan untuk mengingatkan warga agar tidak melakukan kebiasaan yang tidak sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat ini, “katanya.

Lebih lanjut Wabup Muhammad mengungkapkan, dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat yang baik dan benar, manfaatnya selain menjaga air semakin bersih dan udara semakin segar juga menjauhkan masyarakat daritimbulnya berbagai penyakit seperti diare, thypoid, hepatitis dan lain sebagainya.

"Sedangkan dari aspek ekonomi, kerugian yang ditimbulkan dari dampak buruknya sanitasi nilainya juga sangat besar" ungkapnya lagi.

Buang air sembarangan ini sangat berbahaya dan memiliki dampak buruk bagi massyarakat, diharapkan kepada orag tua, agar bisa mengingatkan dan mengajarkan anak agar tidak buang air besar sembarangan, serta memanfaatkan toilet atau wc yang ada.

Selain melatih anak agar  hidup bersih dan sehat, selain itu juga mendidik anak agar tidak mencemari udara dan lingkungan, serta menebarkan wabah penyakit.

Kegiatan yang dipadukan dengan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) tahun 2015 ini juga dihadiri anggota DPRD Riau Dapil Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti Abdul Vattah, Camat Bengkalis Djamaluddin dan Kepala BPMPD kabupaten Bengkalis, H Ismail.(ben03)

BENGKALIS, BENGKALIS KOTA - Sejumlah anggota DPRD Riau daerah pemilihan (Dapil) Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti, bersilaturahmi dengan Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan Wabup H Muhammad. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Temu ramah ini merupakan yang pertama mereka lakukan pasca Amril-Muhammad dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis 2016-2021 pada 17 Februari lalu.

Pertemuan yang juga dihadiri Ketua DPRD Bengkalis H Heru Wahyudi serta Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Syahrial yang berlangsung penuh keakraban itu, dilaksanakan di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis, Senin (21/3) malam.

Adapun anggota DPRD Riau Dapil Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti yang hadir dalam pertemuan yang diawali makan malam bersama itu adalah Abdul Vattah (Partai Golkar), Eddy Muhammad Yatim (Demokrat), Hardianto (Gerindra), H Rospian (Partai Kebangkitan Bangsa) dan Muhammad Adil (Hanura).

Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 3 jam itu, untuk meningkatkan jalinan silaturahim antara anggota DPRD Riau Dapil Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

‘’Hanya informal meeting. Cuma silaturahim, saling tukar pikiran, berdiskusi dan meningkatkan jalinan komunikasi,’’ jelas Amril, usai pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Daerah H Burhanuddin dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis itu.

Meskipun demikian, Amril mengatakan, dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan beberapa harapan untuk percepatan pembangunan di daerah ini. Tujuannya tentu agar dapat diperjuangkan DPRD Riau Dapil Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti, sehingga dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau.

‘’Di antaranya, pembangunan Pulau Rupat sebagai kawasan wisata, penanganan abrasi, pembangunan infrastuktur jalan baik itu antar desa maupun kecamatan serta sarana dan prasarana air bersih,’’ papar Amril.(ben03)

BENGKALIS, MANDAU - Bupati Bengkalis Amril Mukminin berharap agar warga Suku Sakai yang ada di Kecamatan Mandau dan Pinggir, senantiasa melestarikan budaya asli Sakai dalam kehidupan sehari-hari. Pelestarian budaya Suku Sakai merupakan wujud kecintaan atas kebudayaan lokal yang dimiliki. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
"Budaya Sakai hari-kehari semakin jarang dipamerkan dalam setiap acara, baik acara lokal dan nasional. Padahal di antara budaya itu terdapat keunikan yang harus ditonjolkan sebagai keragaman warna suku di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis,” ungkapnya seperti dikutip release Humas Setda Bengkalis, Selasa (22/3/16) ketika menerima kunjungan silaturrahim 5 tokoh Sakai dari Mandau dan Pinggir di Wisma Sri Mahkota. 

Menurut Amril, Sakai memliki budaya tradisi pakaian yang terbuat dari kulit atau pelepah pohon. Menurutnya, jika hal ini dipertontonkan, maka akan memberi kesan unik tersendiri. Begitu juga tarian khusus yang dimiliki. 

Pertemuan tersebut, tokoh masyarakat Sakai dari Kecamatan Mandau dan Pinggir diantaranya, Ma'as, M. Darun, Cuni, M Tonel dan Ican. Kemudian sejumlah Anggota DPRD Bengkalis seperti Fransisca, Ariyanto, Abi Bahrum, Fidel, Asmara, Irmi Syakip Arsalan dan Zulkifli. 

Sebelum berbincang dengan penuh rasa kekeluargaan, kelima tokoh Sakai menyerahkan cenderamata miniatur Luka (Bubu), Ago (tempat penampungan hasil tangkapan ikan), tangguk dan Manggalo (makanan khas Sakai). 

Amril juga mengharapkan agar para orang tua Sakai mewariskan sejarah yang benar terhadap generasi muda, seperti sejarah persukuan hingga tradisi-tradisi yang biasa dilakukan dalam persukuan. 

"Misalnya petang-megang menjelang Ramadan yang saat ini hanya dilakukan beberapa kota/kabupaten saja," tuturnya. 

Petang-megang atau bersuci diri menurut Amril, merupakan satu-satu budaya Sakai yang masih bertahan atau dilestarikan. Namun banyak kebudayaan Sakai lainnya yang belum dilestarikan. 

"Hal ini yang harus terus ditanamkan ke generasi muda kita agar mereka tidak lupa dengan kebudayaan asli yang dimiliki suku Sakai ini. Supaya tidak tergerus kemajuan zaman yang berkembang pesat seperti saat ini," ringkasnya. 

Di bagian lain Amril mengatakan, dia akan meminta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk menggali berbagai kebudayaan yang dimiliki suku Sakai. 

"Kemudian tentunya memperkenalkannya kepada masyarakat banyak sebagai salah satu kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Bengkalis. Misalnya, mengikuti sertakannya dalam kegiatan pameran. Baik itu di tingkat provinsi Riau maupun nasional," pungkas Amril.(ben03)

BENGKALIS, BENGKALIS KOTA - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bengkalis tahun  2017 dijadwalkan dilaksanakan Selasa (22/3). Pembukaan pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan bakal  dipusatkan di ruang rapat lantai IV Kantor Bupati Bengkalis itu bakal dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), H Arsyadjuliandi Rachman.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Kepala Bagian Humas, Johansyah Syafri
“Sejauh ini belum ada perubahan. Berdasarkan informasi yang kita diterima dari Bagian Umum Sekretariat Daerah, Plt Gubri memang akan menghadiri pembukaan Musrenbang tersebut,” jelas Kepala Bagian Humas, Johansyah Syafri, kepada wartawan, Senin (21/3/2016).

Meskipun demikian, Johan belum dapat memastikan kapan Plt Gubri akan bertolak dari Pekanbaru menuju Bengkalis.

“Karena pembukaan Musrenbang besok dijadwalkan pukul 08.00 WIB. Kemungkinan besar Plt Gubri akan ke Bengkalis sore ini dan bermalam di Bengkalis. Namun bisa juga besok pagi. Hingga setakat ini, kita belum memperoleh informasi kapan Plt Gubri akan bertolak ke Bengkalis,” imbuh Johan.

Terpisah, Sekretaris Daerah H Burhanuddin mengingatkan, kegiatan untuk tahun 2017 yang akan dibahas dan diajukan pada Musrenbang besok, benar-benar merupakan kegiatan prioritas. Mesti mengacu pada visi, misi serta Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

“Selain itu tentu harus disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan, baik itu yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Riau, maupun APBD Kabupaten Bengkalis. Namun demikian dan yang paling utama, setiap rencana kegiatan harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tegas Burhanuddin, ketika menjadi Pembina apel Senin pagi di halaman Kantor Bupati Bengkalis.(ben03)

BENGKALIS, BENGKALIS - Pemkab Bengkalis melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BP3) Medan menggelar pelatihan budidaya rumput laut. Kegiatan  dilaksanakan di aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dan Unit Pelayanan Produksi (UPP) Penebal selama 6 hari, 19 -24 Maret 2016.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis yang diwakili Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,  M Ansharuddin dalam pengarahannya mengatakan, budidaya rumput laut masih baru di Kabupaten Bengkalis. Untuk itu, diharapkan kepada peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan disiplin.

"Pelatihan budidaya rumput laut dengan BP3 Medan merupakan kali kedua di Bengkalis. Kalau melihat dengan geografis di Kabupaten Bengkalis dengan potensi yang ada, ada beberapa daerah yang bisa kita terapkan dalam pengembangan budidaya  rumput laut," ujar Ansharuddin.

Dikatakan Ansharuddin dari 12 kabupaten/kota di Riau, ada 7 yang memiliki wilayah pesisir.Namun sejauh ini hanya Kabupaten Bengkalis yang sudah mengembangkan budidaya rumput laut.

Usaha budidaya rumput laut ini nantinya akan dikembangkan berkerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.

"Walaupun secara alami sudah ada rumput laut di Kabupaten Bengkalis yang tumbuh pada musim-musim tertentu, tapi untuk  mengembangkan rumput laut yang memiliki nilai ekonomis, kita bekerja sama dengan BBPBL di Lampung untuk melaksanakan uji coba," ujar pria yang akrab disapa Pak Ansor ini.

Dari hasil ujicoba ada dua jenis rumput laut yang dapat dikembangkan dengan pertumbuhan sangat baik, yakni Euchema cottoni dan Gracilaria sp. "Sejauh ini dari ujicoba yang dilakukan BBPBL Lampung,  Bengkalis temasuk wilayah yang baik untuk pengembangan budidaya rumput laut,"  terang Ansor.(ben03)

BERITA RIAU, BENGKALIS - Bahas percepatan pembangunan, Bupati Bengkalis Amril Mukminin didampingi Sekretaris Daerah H Burhanuddin dan sejumlah pejabat, Jumat (18/3) siang, mengadakan pertemuan khusus dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Pertemuan orang nomor satu di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini dengan mantan Penjabat Gubernur Sumatera Barat tersebut, dilaksanakan di Gedung Indojolito Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, di Batusangkar.

Selain Sekda, turut mendampingi Amril dalam pertemuan dimaksud, di antaranya Kepala Bappeda H Jondi Indra Bustian, Kadispenda H Umran, Kepala Bagian Keuangan Akmal ‘Dadang’ Lukman, Kabag Penyusunan Program Sevnur, Kabag Umum Agus Sofyan dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni.

Usai pertemuan, Amril mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, ada beberapa hal yang secara khusus dibicarakannya dengan Reydonnyzar Moenek untuk percepatan pembangunan di daerah ini.

‘’Namun sifatnya belum begitu detail. Selain menyangkut keuangan daerah, sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan. 

Sayang waktu sedikit terbatas. Beliau ada agenda lain untuk menyampaikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batu Sangkar,’’ jelas Amril tanpa merinci hal lain yang dibicarakan dalam pertemuan itu.

Amril menambahkan, guna menindaklanjuti pertemuan tersebut, Reydonnyzar Moenek sudah menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab Bengkalis dan anggota DPRD Bengkalis.

‘’Beliau sudah menyatakan kesediaan mengadakan pertemuan khusus dengan jajaran Pemkab Bengkalis dan anggota DPRD Bengkalis. 

Tentu kita harapkan dapat ditaja di tempat kita (Bengkalis), sehingga beliau dapat mengetahui betul persoalan yang kita hadapi di lapangan,’’ tegas Amril.

Mengenai kepastian waktu pertemuan lanjutan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Amril belum dapat memastikannya.

 ‘’Harapan kita tentu secepatnya. Namun tentu kita harus menyesuaikan dengan agenda kegiatan beliau,’’ tutup Amril, sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis Johansyah Syafri yang ikut mendampingi Amril ke Batu Sangkar.(ben03)

BERITA RIAU, BENGKALIS - Dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara dan masyarakat, jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis dituntut memegang prinsipi S Seven atau 7S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, selesai dan sempurna. 

“Sebab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kita semua merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun dan dalam situasi apapaun, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan prinsip S seven atau 7 S," demikian disampaikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin pada peringatan Hari Kesadaran Nasional, di halaman Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (17/3/16). 

Apel peringatan Hari Kesadaran Nasional ini, selain diikuti seluruh ASN di lingkup Pemkab Bengkalis, juga diikuti instansi vertikal, seperti dari Polri dan TNI, perwakilan Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis. 

Dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Burhanudin, seluruh ASN dihimbau untuk senantiasa mengedepankan disiplin dan profesionalisme dalam melaksanakan amanah yang diemban. Apalagi, tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kinerja ASN sangat besar. “Untuk memenuhi keinginan masyarakat, ASN di lingkup Pemkab Bengkalis harus bekerja secara profesional,” ungkapnya. 

Memasuki minggu ketiga bulan Maret 2016, Bupati Bengkalis menghimbau kepada seluruh SKPD menggesa pelaksanaan kegiatan telah direncanakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. SKPD harus menyegerakan kegiatan yang direncanakan, karena semakin cepat pekerjaan selesai dan fungsional, maka akan semakin cepat masyarakat menikmati hasil pembangunan atau program yang kita lakukan. 

Meskipun demikian, Burhanudin menekankan agar dalam melaksanakan kegiatan tahun 2016, kepala SKPD memperhatikan, mempelajari dan memahami semua peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, agar tidak salah dalam melangkah untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. 

Berkaitan dengan itu, khusus untuk satuan kerja perangkat daerah yang memiliki kegiatan seperti bimbingn teknis, rapat koordinasi, sosialisasi dan sejenisnya, agar dilaksanakan selambat-lambatnya pada triwulan ketiga tahun 2016. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan tersebut benar-benar berdaya dan berhasil guna. 

“Daya dan hasil guna kegiatan dimaksud tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bagi percepatan pembangunan daerah pada tahun 2016 ini jika dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran,” ujarnya.(ben03)

BERITA RIAU, BENGKALIS - Bersama sejumlah kepala daerah penghasil energi di Provinsi Riau, Kamis (17/3/2016), Bupati Bengkalis Amril Mukminin, ikut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi Sektor Energi Sub Sektor Minyak dan Gas (Migas) tahun 2016 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Kegiatan yang ditaja di Balai Serindit tersebut, dihadiri oleh Plt Gubernur Provinsi Riau, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Selain itu, turut hadir, Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Wakil Kepala SKK Migas M Zikrullah, Dirjen Migas Wiradmaja, Sekjen ESDM Teguh Pamuji, Kepala BPH Migas Andi Nurzaman Someng serta stakholder terkait lainnya.

Sebagaimana juga Plt Gubri, Amril mengatakan, dirinya sangat mendukung kegiatan Supervisi Sektor Energi Sub Sektor Migas yang dilakukan komisi anti rasuah di Indonesia tersebut.

Sebab, katanya, supervisi yang dilakukan KPK ini bertujuan untuk perbaikan tata kelola sektor energi dengan menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu juga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.

"Sebagai salah satu daerah penghasil energi dan tujuannya untuk mewujudkan kedaulatan energi di negara kita, kita tentu mendukung kegiatan supervisi oleh KPK ini," jelas Amril didampingi Kadistamben H TS Ilyas.(ben03)

BERITA RIAU, BENGKALIS - Beberapa waktu lalu, karena menerobos antriean di pelabuhan penyeberangan Roll On-Roll Off (Ro-Ro) Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, mobil dinas (Mobdin) BM 4 D menjadi trending topik alias perbincangan hangat di media sosial. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Namun demikian, bila mengacu kepada Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis No. 551/ Dishubkominfo/2016/50 yang ditujukan kepada Kepala/Pimpinan Operator Penyeberangan, sebenarnya Mobdin BM 4 D termasuk yang memperoleh prioritas boleh tidak ikut antre. 

Baik itu di pelabuhan Ro-Ro Air Putih maupun Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu. Selain ambulance, kata Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, sesuai surat Kepala Dishubkominfo tertanggal 25 Januari 2016 yang langsung ditandatangani Kepala Dishubkominfo H Jaafar Arief  itu, ada 16 Mobdin yang memperoleh prioritas  di kedua pelabuhan tersebut.

“Ke-16 Mobdin tersebut adalah Mobdin Bupati Bengkalis (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB BM 1 D), Wakil Bupati Bengkalis (BM 5 D), Dandim 0303/Bengkalis (TNKB Militer), Kapolres (TNKB Polri), Kepala Kejaksaan Negeri (BM 3 D),” jelas Johan, Sabtu (12/3).

Kemudian, imbuhnya, Ketua Pengadilan Negeri (BM 4 D), Ketua Pengadilan Agama (BM 4 DP), Sekretaris Daerah (BM 6 D), Ketua DPRD (BM 2 D) dan tiga Mobdin Wakil Ketua DPRD dengan nomor kendaraan masing BM 1540 D, 1204 D, dan BM 1203 D.

Selanjutnya, kata Johan, Mobdin Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah (BM 14 D), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (BM 15 D), Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (BM 16 D) dan Kepala Dishubkominfo (BM 1062 D). Sedangkan untuk Mobdin lainnya harus tetap ikut antre.

Sementara ketika ditanya bagaimana kalau ada di antara pejabat-pejabat tersebut misalnya menggunakan kendaraan pribadi/Mobdin atau TNKB lain maupun Tanda Nomor Kendaraan Khusus waktu ingin menyeberang?

“Kalau mengacu kepada surat Kepala Dishubkominfo No 551/ Dishubkominfo/2016/50 itu, tentu tidak boleh. Karena prioritas tersebut diberikan kepada Mobdin dengan TNKB dimaksud,” papar Johan.(ben03)

BERITA RIAU, BENGKALIS - Kabupaten Bengkalis siap mendukung upaya pemerintah pusat untuk mencanangkan program restorasi lahan gambut seluas 2 juta hektar di seluruh Indonesia. Langkah ini, sebagai upaya memulihkan lahan gambut yang rusak dan mencegah terjadinya kebakaran lahan. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Demikian disampaikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin setelah mengikuti Rapat Koordinasi Restorasi Gambut, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Senin (14/3/16). 

“Sebagai daerah yang memiliki lahan gambut, tentu kita sangat mendukung rencana program restorasi lahan gambut ini. Namun kita akan tetap melakukan pendataan dan inventarisir lahan yang ada, sehingga tidak bersinggungan dengan masyarakat,” ungkap Bupati Bengkalis Amril Mukminin seperti dikutip dari Humas Setda Bengkalis. 

Menurutnya lagi, melalui program ini adalah upaya untuk mengembalikan lingkungan di kawasan lahan gambut dan dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan (Karla) terutama saat musim kemarau. 

“Yang paling penting adalah menginventarisir lahan. Jangan sampai niat untuk memulihkan lahan gambut berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Adanya program restorasi ini, jangan justru menimbulkan masalah baru dengan masyarakat, tegas Amril.(ben03)

BERITA RIAU, BENGKALIS - Kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang mulai mengepung dari sejumlah desa di Kabupaten Bengkalis. Bupati Bengkalis Amril Mukmnin menginstruksikan camat, kades dan jajarannya, serta petugas pemadam agar tetap siaga dan terus memantau situasi di lapangan. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
"Setiap saat akan dipantau, akan menelpon camat dan kepala desa (Kades). Situasi dan perkembangan kebakaran lahan di wilayahnya. Camat tidak boleh lengah, tetap berkoordinasi dengan petugas di lapangan," ungkap Amril Mukminin, Ahad (13/3/16). 

Amril juga mengingatkan agar camat dan Kades, tidak sekedar menerima laporan dari lapangan. “Bila perlu turun ke lapangan. Kemudian menginventaris kendala-kendala di lapangan," katanya lagi. 

Seperti diketahui, sejauh ini petugas di lapangan, terdiri petugas pemadam kabakaran, masyarakat peduli api, personil Polri dan TNI tengah bekerja keras memadamkan api di sejumlah lahan milik warga maupun lahan tak produktif. Sebagian lahan yang terbakar berada di kawasan gambut, menyebabkan petugas di lapangan mengalami kesulitan dengan tidak tersedianya pasokan air. 

“Kita apresiasi setinggi-tingginya kepada petugas di lapangan, baik itu petugas dari pemadam kebakaran, MPA, Polri/TNI, maupun masyarakat,” imbuhnya.(ben03)

BERITA RIAU, BENGKALIS - Banyaknya pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang masih dipimpin pelaksana tugas (plt) membuat banyak pihak mendesak Bupati segera melakukan mutasi. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Hal tersebut mendapatkan apresiasi Bupati Bengkalis Amril Mukminin karena memang kondisi tersebut benar adanya. Diketahui, beberapa jabatan yang dijabat plt saat ini adalah Kepala Dinas Pendidikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra, Asisten Tata Praja oleh Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Hukum dan Politik Hj Umi Kalsum dan Asisten Administrasi Umum oleh Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Pemerintahan H Hermanto Baran, serta sejumlah jabatan eselon III.

Meskipun mengapresiasi ususlan tersebut, Amril menyatakan dalam waktu dekat, aspirasi itu belum memungkinkan untuk dilakukannya. 

Alasannya, karena hal itu memang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 5/2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang.

‘’Khususnya pasal 162 ayat (3) yang menjelaskan bahwa gubernur, bupati, atau walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemprov atau kabupaten/kota, dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan,’’ papar Amril, Jumat (11/3), seraya mengutip bunyi pasal tersebut.

Selain itu, tambahnya, Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) No. 02/2016 tentang penggantian pejabat pasca pilkada juga semakin menguatkan hal tersebut. 

Terkait dengan ada pendapat bahwa Mendagri telah menganulir larangan tersebut dan membolehkan Kepala Daerah melantik para pejabat yang dianggap penting dan mendesak kendati belum sampai enam bulan usai pelantikan, Amril mengatakan, hingga saaat ini dirinya belum memperoleh pemberitahuan secara resmi. 

‘’Baca betul baik-baik pernyataan Mendagri tersebut. Seingat kami dalam berita itu tidak ada Mendagri berkata menganulir ketentuan dalam Pasal 162 ayat (3) UU 8/2015. 

Kan tak mungkin ketentuan peraturan perundang-undangan jadi batal demi hukum karena sebuah pernyataan saja,’’ ungkap Amril.(ben03)

BERITA RIAU, BENGKALIS - Selama 23 hari menjabat, Bupati Bengkalis Amril Mukminin akhirnya menyampaikan misinya untuk Kabupaten Bengkalis. Hal itu terjawab dalam Forum Konsultasi yang ditaja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, Jumat (11/3) kemarin di ruang Pertemuan Kampus STIE Syari’ah, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis.

Secara garis besar, visi dan misi kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia.  Sedangkan visi yang dijabarkan terkait Pembangunan Kabupaten Bengkalis 2016-2021 yang merupakan kerangka awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan telaahan atas penjabatan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin menjelaskan visi tersebut akan dicapai dengan 3 (tiga) misi. Yaitu, terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.

“Kemudian, terwujudnya pengelolaan seluruh potensi seluruh potensi dan sumber daya manusia (SDM) untuk kemakmuran rakyat. Serta terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat,” papar Amril.

Amril mengatakan itu ketika membuka Forum Konsultasi Publik tahun 2016 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2017.

Forum Konsultasi yang ditaja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis dilaksanakan di ruang pertemuan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari’ah, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Jum’at (11/3).

Masih kata mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini, dalam rangka menjadikan kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini maju dan makmur, daerah ini akan dibagi menjadi 4 (empat) pusat kegiatan pembangunan secara spasial (keruangan).

Yaitu, Gerbang Utama, dengan fokus menjadikan pulau Bengkalis sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan terpadu dan pusat pengembangan budaya Melayu serumpun.

Kemudian, Gerbang Laksamana dengan fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industry, wisata relegius, pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat.

Selanjut, Gerbang Permata dengan fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai pusat pengembangan industri, pertembangan, perdagangan, ketenagakerjaan, peternakan, pertanian dan perkebunan.

“Dan yang terakhir Gerbang Pesisir dengan fokus menjadikan pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan,” jelas Amril.

Di bagian lain Amril juga memaparkan tentang 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2017. Yaitu, pemantapan birokrasi dan kelembagaan daerah yang professional dan berintegritas, peningkatan kualitas SDM, pengembangan budaya dan agama, pengelolaan sumber daya alam dan penguatan ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kemudian, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, serta peningkatan dan perluasan akses infrastruktur untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan baru dan pusat pariwisata unggulan,” ujarnya seraya mengatakan ketujug prioritas itu merupakan penjabatan dan visi dan misi Kabupaten Bengkalis 2016-2021.(ben03)

BERITA RIAU, BENGKALIS - Senin (7/3/16) pagi, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin meresmikan pemakaian 7 Kantor Desa Pemekaran yang ada di Kecamatan Mandau. Diantaranya Desa Bathin Betuah, Air Kulim, Tambusai Batang Dui, Balai Makam, Bathin Sobanga, Buluh Manis, Pamesi.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Bertempat di Kantor baru Desa Air Kulim dijalan Sukajadi, Bupati Amril berpesan dengan diresmikannya Kantor baru tersebut, perangkat desa dapat meningkatkan semangat kerja melayani publik.

"Betapapun megahnya kantor desa, jika aparaturnya tidak disiplin, maka tidak berarti apa-apa. untuk itu, kantor baru ini harus dimbangi dengan semangat kuat untuk meningkatkan kinerja. Kepala desa dan aparaturnya harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan beri kemudahan bagi masyarakat yang ingin berurusan,” ujar Amril.

Dikatakan Amril, keberadaan kantor desa menjadi salah satu tempat bertanya masyarakat, terutama terkait dengan program-program dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. " Kepala desa dan aparatur desa, dituntut mampu mensosialisasikan program-program kerja desa maupun Pemkab Bengkalis,” tambah mantan anggota DPRD Bengkalis dua periode ini.

Dikatakan Amril lagi, bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara bersama. Artinya mulai dari perencanaan pembangunan, harus melibatkan seluruh komponen desa, baik itu kepala desa, aparatur desa dan badan pemusyawaratan desa (BPD) serta masyarakat." Ini merupakan modal penting untuk menunjang kelancaran pembangunan daerah,” pesan Amril.

Hadir pada peresmian tujuh kantor desa tersebut, Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi dan sejumlah anggota DPRD Bengkalis asal Dapil Mandau, Kepala BMPD Ismail, Camat Mandau, Sapon, unsur Forkopincam Mandau, para kepala desa dan tokoh masyarakat setempat.(ben03)

BERITA RIAU, BENGKALIS - Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman memuji Kabupaten Bengkalis yang mendorong desa-desa untuk memiliki website. Keberadaan website ini sebagai untuk mewujudkan transparan dan keterbukaan publik di lingkup pemerintahan desa. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
“Sejauh ini Kabupaten Bengkalis sudah mulai mewajibkan desa memiliki website. Langkah ini untuk mendorong transparansi dan keterbukaan publik, agar masyarakat bisa mengakses program dan kebijakan maupun anggaran di desa,” ungkap Plt Gubri Arsyadjuliandi Rahman, saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa se-Provinsi Riau, di Hotel Mutiara Merdeka, Selasa (1/3/16) kemarin malam.‎ 

Di hadapan 1040 kepala desa se-Provinsi Riau, Arsyadjuliandi mendorong seluruh desa se-Provinsi Riau untuk mengikuti jejak yang dilakukan desa-desa di Kabupaten Bengkalis. Meskipun sejauh ini belum seluruh desa di Kabupaten Bengkalis belum memiliki website, setidaknya kata Gubri langkah itu merupakan gebrakan untuk mendorong keterbukaan publik. 

‎Bupati Bengkalis Amril Mukminin, mengatakan pujian dari Gubri mengenai website desa ini tentu merupakan sebuah apresiasi sekaligus tantangan bagi Pemkab Bengkalis. Pada tahun ini, bupati mengintruksikan seluruh desa/kelurahan di Negeri Junjungan untuk membuat website, terutama bagi desa-desa yang akses jaringan internet bagus.

“Pada era globalisasi ini, tidak ada alasan bagi desa untuk tidak memiliki website. Apalagi saat ini, internet bukan barang mewah, tapi sudah ada dalam genggaman setiap orang. Cukup membuka gadget, setiap orang bisa langsung mengakses informasi terkini. Pemerintah desa harus memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi untuk menyampaikan program-program desa dengan cepat dan akurat,” tandas mantan anggota DPRD Bengkalis ini. 

‎Dikatakan Amril, keberadaan website desa di Kabupaten Bengkalis, tak lepas dari peran mantan Pj Bupati Bengkalis Ahmad Syah Harrofie yang mendorong desa melek informasi dan teknologi. Meskipun saat ini baru beberapa desa yang memiliki website desa, tentu hal itu merupakan langkah awal terwujudnya pemerintah desa yang transparan dan akuntabel. 

Kehadiran website desa kata Amril, dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan segala potensi yang dimiliki oleh desa. Melalui website, seluruh masyarakat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, dapat mengetahui perkembangan desa tersebut. 

“Ini sebuah keuntungan bagi masyarakat desa. Apabila desa punya potensi unggulan yang bisa dijual, bisa langsung dipromosikan lewat website desa,” ungkapnya.(ben03)

BERITA RIAU, BENGKALIS - Bupati Bengkalis Amril Muknimin minta kepada Kepala Desa baik definitif ataupun Penjabat (Pj) agar menyukseskan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar pada tahun 2016. Hal ini disampaikan Amril saat melantik enam Pj. Kades di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut, Senin (29/02/2016). 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Adapun Pj Kades yang dilantik dalam kesempatan ini adalah Khaidir sebagai Pj Hutan Panjang kecamatan Rupat menggantikan Amran, Muhammad Nazrin sebagai Pj Kades Boncah Mahang kecamatan Mandau menggantikan Darus.

Kemudian Nizam sebagai Pj Kades Tambusai Batang Dui kecamatan Mandau mengggantikan Eti Mirani, Zamri Saputra sebagai Pj Kades Buluh Apo kecamatan Pinggir menggantikan Wahudi, Ali Ridwan sebagai Pj Kades Bathin Betuah kecamatan Mandau menggantikan Muhammad Nurizan dan Enrawan sebagai Pj Kades Pancur Jaya Kecamatan Rupat. 

"Pada tahun ini, sebanyak 94 desa di kabupaten Bengkalis akan melaksanakan Pilkades serentak. Untuk itu, salah satu agenda yang harus dilaksanakan Pj Kades maupun kades definitif dalam waktu dekat ini, adalah menyukseskan Pilkades serentak tersebut," pinta Amril dalam sambutannya. 

Sebagai tindak lanjut, Pj Kades maupun Kades definitif diminta agar lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menciptakan suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat, agar tidak terjadi gesekan dan konflik, sehingga pelaksanaan Pilkades berjalan lancar dan damai. 

Lebih lanjut Bupati Amril mengungkapkan, sebagai salah satu pilar kokohnya penyelenggaraan otonomi daerah, Pj Kades harus lebih aspiratif, kreatif, inovatif dan cepat tanggap terhadap perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. 

Kemudian terkait dengan dana desa yang diterima, Bupati Amril berpesan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan pembangunan infrastruktur, sehingga berdampak pada percepatan perkembangan roda perekonomian masyarakat desa. 

"Dalam pemanfaatan dana desa, khususnya untuk pembangunan infrastruktur desa, harus dilakukan melalui padat karya. tidak boleh melibatkan orang ketiga atau diproyekkan. harus swakelola dan tidak boleh dikerjakan oleh perusahaan", ungkap Amril. 

Adapun tenaga kerja yang dipekerjakan harus warga tempatan. Bahkan kalau memungkinkan dan memang tersedia di desa, seluruh bahan bakunya dibeli dari warga setempat. 

"Perlu kami ingatkan, agar dana desa yang diterima dipergunakan secara transparan. setiap pemanfaatannya harus tetap sasaran dan perencanaannya sejak awal mesti diketahui masyarakat. Tidak boleh ada yang disembunyi-bunyikan. Kalau perlu, tempel di tempat-tempat umum setiap rencana penggunaan dana desa" pungkasnya. 

Pelantikan enam Pj. Kades tersebut tampak hadir Wakil Bupati Bengkalis Muhammad, Sekda Burhanuddin serta sejumlah kepala SKPD lingkungan Pemkab Bengkalis.(ben03)

BERITA RIAU, BENGKALIS - Bupati Bengkalis Amril Mukmin dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Rahman Dwi Saputra menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D), di lantai 4 kantor Bupati Bengkalis, Senin (29/2).

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Bengkalis
Setelah penandatanganan MoU TP4D, dilanjutkan dengan sosialisasi keberadaan TP4D yang dipaparkan oleh Kajari Bengkalis. Turut hadir dalam penandatangan dan sosialisasi itu, Wakil Bupati Bengkalis Muhammad, Sekretaris Daerah Burhanudin, seluruh Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta seluruh Kasi di lingkup Kejari Bengkalis.

Dikatakan Bupati Amril Mukminin, kegiatan sosialisasi dan MoU TP4D selain untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum, juga sebagai sarana strategis untuk menguatkan jalinan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten bengkalis dengan pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis.

“Kehadiran TP4D menjawab keraguan/kekhawatiran para pejabat di lingkup pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan program pembangunan. karena selama ini muncul kekhawatiran dari pejabat akan terjebak dalam persoalan hukum, sehingga mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran,” ungkap Amril.

Lebih lanjut Amril mengatakan, keberadaan TP4D, semata-mata untuk mewujudkan tata pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel, sehingga terhindar dari penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Apalagi tugas, fungsi dan pokok TP4D melakukan pendampingan hukum, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan keuangan.

“Setelah penandatanganan MoU tentang TP4D ini, hendaknya menjadi fondasi untuk menghilang kekhawatiran dan keraguan pejabat, pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK),” tandas Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Amril mengajak seluruh ASN di lingkup Pemkab Bengkalis tidak ragu menjalankan kegiatan yang tertuang dalam APBD 2016. Karena keraguan menyebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal, pembangunan terhambat, pertumbuhan ekonomi melambat, dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. “Manfaatkan keberadaan TP4D dalam melaksanakan tugas, agar tidak tersandung dengan masalah hukum,” ungkapnya.

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatakan kualitas pelayanan dan pembangunan semakin besar. Untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, maka aparatur sipil negera di lingkup Pemkab Bengkalis harus tetap konsisten dan berkomitmen dalam meningkatkan kinerja dalam melayani maupun melaksanakan pembangunan.(ben03)
Diberdayakan oleh Blogger.